Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192); 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 …
PERMENDIKBUD No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis ... PERMENDIKBUD No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Hukum dan Organisasi Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018 melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM … Download PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang SPM - Jurnal ... Mar 11, 2018 · Download PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang SPM.- Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma,standar,prosedur,dan kreteria.Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah,yaitu bahwa SPM meruppakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu … Bimtek SPM 2019 Sosialisasi Permendagri No 100 Tahun 2018 ... Bimtek Sosialisasi Permendagri No 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK … SALINAN - dinasdamkar.sukabumikab.go.id
Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar ... Jun 27, 2019 · Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan Mendagri Tjahjo Kumolo tanggal 16 Oktober 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 19 November 2018 di Jakarta. PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG … Dec 22, 2018 · Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
1 Ags 2019 Kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi penerapan SPM di daerah dan sumber pendanaan daerah dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi ( Pemendagri 100 tahun 2018 ) :. Selasa, 24 Juli 2018. Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh menyelenggaran PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG SPM (PDF) | … Jan 07, 2019 · Menurut Permendagri Nomor (No) 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara, di antaranya meliputi pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan air minum, perumahan sampai dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar ... Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar ...
Permen RI NOMOR 7 TAHUN 2018 ttg KLHS.pdf
19 Des 2018 Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189. Tahun 2015 tentang Organisasi 3 Mar 2020 Keempat, menyempurnakan SPM sesuai Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 ( terutama Subjek Penanganan oleh Personil Pol PP), merevisi 1 Jan 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klas:f:kasi,. Kodefikasi, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM. Bidang Kesehatan SPM bidang kesehatan. UU 23/2014. PASAL 12, PASAL 18 DAN. PASAL 298. PP 2/2018. STANDAR PELAYANAN MINIMAL. DASAR HUKUM. Permendagri 7 Des 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang SPM-LS tunjangan kinerja daerah bulan November 2018 diterima paling Details: Peraturan: 27 March 2018: Hits: 59096. Empty PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah telah mencantumkan SPM dalam
- 1555
- 96
- 1757
- 453
- 77
- 1611
- 962
- 1318
- 954
- 1795
- 776
- 103
- 919
- 407
- 896
- 354
- 1598
- 546
- 997
- 708
- 898
- 1758
- 582
- 1682
- 1490
- 1541
- 1816
- 1069
- 1633
- 308
- 519
- 1912
- 388
- 1023
- 1357
- 984
- 1206
- 1289
- 829
- 1337
- 1944
- 408
- 1551
- 863
- 368
- 107
- 1285
- 469
- 1649
- 477
- 2000
- 1738
- 225
- 1464
- 1837
- 1797
- 1515
- 75
- 964
- 537
- 1796
- 1894
- 1686
- 647
- 1277
- 865
- 1715
- 1896
- 1051
- 1913
- 1148
- 310
- 1718
- 1661
- 765
- 490
- 208
- 1719
- 1314
- 1383
- 256
- 1347
- 1420
- 1157
- 782
- 1687
- 925
- 1186
- 1560
- 1470
- 1131
- 325
- 293
- 50
- 723
- 905
- 1587